Publikasi & Media

PMPP Lima Kapal Perintis Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Baru dan Kinerja ASDP

Jakarta, 10 November 2022 --- Penetapan barang milik negara (BMN) berupa lima kapal perintis di Kementerian Perhubungan sebagai tambahan penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan memberikan multiplier effect baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan penetapan aset BMN Kemenhub berupa lima kapal sebagai tambahan PMPP merupakan rangkaian penugasan negara kepada ASDP untuk menjalankan fungsi keperintisan dan membuka lintasan-lintasan baru guna mendukung program pemerintah.

Dengan demikian, lanjutnya, dengan PMPP itu, maka fungsi pemerintah melalui kementerian atau lembaga untuk memperlancar mobilisasi orang dan barang dari suatu pulau ke pulau lainnya akan terpenuhi.

"Kawasan Indonesia yang sebagian besar berupa lautan, maka pelayanan masyarakat di bidang transportasi laut harus ditunjang dengan fasilitas kapal dan dermaga yang dapat mendukung kegiatan tersebut," ujarnya.

Tambahan PMPP lima kapal dengan lintasan perintis bagi ASDP terdiri atas  KMP Drajat Paciran untuk lintasan Paciran (Lamongan)–Bahaur (Kalteng); KMP Kokonao di lintasan Poumako–Atsy–Eci-Sawaema; KMP Lakaan dengan lintasan Bolok (Kupang)-Aimere; KMP Lompa di lintasan Bastiong-Moti-Makian-Kayoa; dan KMP Memberamo untuk lintasan Foja Biak-Teba-Bagusa-Trimuris-Kasonaweja.

Bagi pemerintah, manfaat pemberian PMPP tersebut dapat meningkatkan kontribusi ASDP kepada negara berupa setoran pajak dan dividen. Selain itu pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah-wilayah baru dapat tumbuh dan dapat dikapitalisasi bagi kesejahteraan masyarakat secara khusus.

Selain itu, PMPP bermanfaat untuk mempertahankan tingkat jasa pelayanan serta melakukan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan khususnya jasa penyeberangan.

"PMPP tersebut sekaligus akan mengurangi beban pengeluaran keuangan negara atau pemerintah melalui APBN untuk biaya pemeliharaan lima kapal perintis tersebut," katanya.

Sedangkan bagi masyarakat, lanjut Shelvy, manfaat pemberian PMPP berupa lima kapal di lintasan perintis tersebut akan meningkatkan perpindahan penumpang dan logistik dari satu pulau ke pulau lainnya."Dengan adanya kapal-kapal ini, maka masyarakat di wilayah pelosok Tanah Air akan memiliki alternatif melakukan perjalanan termasuk meningkatkan kegiatan logistiknya, sehingga tentunya hal ini akan meningkatkan perputaran roda ekonomi dan tentunya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Shelvy menambahkan, transportasi merupakan faktor penting dalam memacu pertumbuhan perekonomian suatu wilayah terutama daerah terpencil melalui lintasan keperintisan.

Untuk ASDP, lanjutnya, manfaat PMPP lima kapal dengan total nilai Rp204 miliar ini akan menambah struktur permodalan dan memberikan kejelasan atas status aset yang selama ini telah digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. "Dengan adanya pemberian PMPP, maka baik aset, ekuitas, pendapatan, maupun laba bersih perusahaan akan lebih meningkat lagi," katanya.

Rinciannya, dalam periode sama 2022-2024, aset berpotensi meningkat menjadi Rp10,655 triliun (2022), Rp14,644 triliun (2023), dan Rp15,324 triliun (2024). Pendapatan diproyeksikan juga meningkat lebih tinggi lagi menjadi Rp 4,355 triliun (2022), Rp 5,398 triliun (2023), dan Rp 6,426 triliun (2024). 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang 100 % milik RI dan bergerak di sektor penyeberangan dan kepelabuhanan dengan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan angkutan penyeberangan dan pelabuhan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah Nusantara. Saat ini, ASDP melayani 299 lintasan dengan dukungan 216 kapal dan mengoperasikan 27 pelabuhan di seluruh Indonesia. 

CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO